SEJARAH PENGADILAN NEGERI BAUBAU

 

 

Awalnya Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah Pengadilan Negeri Pembantu Sulselra yang berkedudukan di Baubau, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Tenggara di Ujung Pandang. Hingga tahun 1957 sampai dengan awal tahun 1976, wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah Buton-Muna. Sejak 1957 Yurisdiksi Pengadilan Negeri Raha masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB. Kemudian pada tahun 1976, Pengadilan Negeri Raha resmi berdiri sendiri, terpisah dari Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo dan Pengadilan Negeri Pasarwajo, maka pada tahun 2011 Mahkamah   Agung RI menyetujui untuk mendirikan gedung Pengadilan Negeri Pasarwajo di Pasarwajo Kabupaten Buton, dan pada akhir tahun 2011, Pengadilan Negeri Pasarwajo resmi berdiri, dan berpisah dari Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.

Gedung Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB (Lama) dibangun pada tahun 1962, terdiri dari  1 (satu) lantai, yang terletak di Jalan Balai Kota No. 2 Kota Baubau, berdiri diatas tanah seluas 1.264 m2 dengan status milik Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, dengan luas bangunan 300 m2 dan sekarang digunakan sebagai rumah jabatan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB. Gedung Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB (Baru) dibangun pada tahun 1982, terdiri dari 2 (dua) Lantai, yang terletak di Jalan Betoambari No. 57 Kota Baubau, dan berdiri diatas tanah seluas 4000 m2 dengan status milik  Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, dengan luas bangunan 2.124 m2.

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB berubah dari Klas II menjadi Klas IB, berdasar   Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: 05 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000 tentang peningkatan Kelas dan Sekretariat Pengadilan Negeri, dengan wilayah hukum meliputi: Kota Administrasi Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana. Kemudian pada akhir tahun 2011 berdiri Pengadilan Negeri Pasarwajo yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Buton sehingga wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB berkurang menjadi Kota Baubau, Kab. Wakatobi dan Kab. Bombana tetapi pada akhir tahun 2017 berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. W23.U2/800/Pl.01/IV/2017 Tanggal 20 April 2017 Perihal Mohon Petunjuk maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB meliputi Kota Baubau dan 2 Kabupaten lainnya (Kab. Wakatobi dan Kab. Bombana) berpindah ke Pengadilan Negeri Pasarwajo .

Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, mencakup 1 (satu) wilayah Kota, yaitu Kota Baubau

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, apabila diminta.

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Berikut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB :

  1. Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
  2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB wajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill), yang meliputi pembuatan rencana kerja (planning), mengatur pelaksanaannya (organizing), menggerakkan (actuating) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling).
  • Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
  • Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak menganggu pelaksanaan tugas.
  • Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya.
  • Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya.
  • Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.
  1. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
  2. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
  3. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
  4. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
  5. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
  6. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.
  8. Melakukan pengawasan intern dan extern:
    • Internal : pejabat peradilan, keuangan dan material.
    • External : pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  9. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu.
  10. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
  11. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
  12. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada  asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
  13. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
  14. Melakukan pembinaan terhadap organisasi DharmaYukti Karini, Ikahi, Ipaspi.
  15. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

 

Ke Atas