TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan serta Hakim.

  1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)
  • Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
  • Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.
  • Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.
  • Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
  1. Hakim
  • Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.
  • Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.
  • Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya

 

Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Kantor Pengadilan Negeri Baubau sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B

Mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi kepaniteraan diatur dalam pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB. kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh Panitera.

Kemudian pasal 58 mengatur mengenai Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta enyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59 berkaitan dengan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

  • Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 
  • Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan administrasi perkara khusus; 
  • Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
  • Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan   peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
  • Pelaksanaan mediasi;
  • Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B diatur dalam pasal 60, yang terdiri atas:

  1. Panitera Muda Perdata;
  2. Panitera Muda Pidana;
  3. Panitera Muda Khusus; dan
  4. Panitera Muda Hukum

Pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B tidak memilik Panitera Muda Khusus, sehingga cukup dengan Panitera Muda Perdata, Pidana, dan Hukum.

Masing-masing Panitera Muda memiliki tugas dan uraian fungsi antara lain:

1. Panitera Muda Perdata (Pasal 61 dan 62)

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perakra di bidang perdata, dengan uraian fungsi sebagai berikut:

  1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
  2. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
  3. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
  4. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  5. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  6. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
  7. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  8. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
  9. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
  10. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
  11. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  12. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  13. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. Panitera Muda Pidana (Pasal 63 dan 634)

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dengan uraian fungsi sebagai berikut:

  1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
  2. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
  3. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
  4. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
  5. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
  6. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
  7. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  8. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  9. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
  10. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  11. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
  12. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
  13. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
  14. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  15. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  16. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
  17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Panitera Muda Hukum (Pasal 68 dan 69)

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Adapun uraian fungsinya sebagai berikut:

  1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
  2. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
  3. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
  4. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
  5. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
  6. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
  7. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B

Berdasarkan Pasal 279, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B. kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Kemudian dipasal 280, mengatur mengenai Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang adminstrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Adapaun didalam menjalankan tugas-tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B memiliki uraian fungsi, seperti yang diatur dalam pasal 281, antara lain:

  • Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
  • Pelaksanaan urusan kepegawaian;
  • Pelaksanaan urusan keuangan;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
  • Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
  • Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
  • Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

Adapun susunan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B diatur dalam pasal 282, terdiri atas:

  1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
  2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana; dan
  3. Subbagian Umum dan Keuangan.

 

Masing-masing subbagian memiliki tugas yang diatur dalam pasal 283 sampai 285, antara lain:

  1. Kepala Sub BagianPerencanaan, Informasi dan Teknologi, Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

  1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempuyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan, seperti diatur dalam pasal 431, terdiri atas:

  1. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  2. Jabatan Fugsional Jurusita; dan
  3. Jabatan Fungsional Pranata Pengadilan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan fungsional tersebut adntara lain:

1. Jabatan Fungsional Panitera Penganti (Pasal 432 dan 433)

Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Berikut uraian fungsi dari Panitera Pengganti:

  1. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
  2. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
  3. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
  4. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
  5. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
  6. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

2. Jabatan Fungsional Jurusita (Pasal 434 dan 435)

Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama. Berikut uraian fungsi Jurusita:

  1. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
  2. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
  3. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
  4. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusuna berita acara; dan
  5. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

3. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan (Pasal 436 dan 437)

Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi. Berikut uraian fungsi dari Pranata Peradilan:

  1. pelaksana adminitrasi perkara pada meja I;
  2. pelaksana adminitrasi perkara pada meja II; dan
  3. pelaksana administrasi perkara pada meja III.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Peradilan, seperti yang diatur dalam pasal 438 melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka bertanggungjawab kepada Sekretaris di Lingkungan Kesekretariatan Peradilan.

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya. Masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunuk oleh Kepala Pengadilan.

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Ke Atas